Mencermati PR Utama PwK NW-Mesir

Semenjak tahun 2003 hingga kini, warga NW di Mesir senantiasa termotivasi untuk terus mengkaji literatur-literatur NW, melestarikan ritual-ritual NW, serta merayakan hari-hari besar NW di bawah tenda unik bermerek PwK NW-Mesir. Sudah menjadi lumrah ketika sayap PwK NW Mesir kini semakin dibentangkan demi tercapainya cita-cita umat dan bangsa. Sudah saatnya jualah PwK NW-Mesir terus berupaya semaksimal mungkin mempertahankan (atau mengembalikan) otentitas NW yang belakangan tampak semakin sirna dan pudar. Mengapa?.
Dalam aspek-aspek prinispil berupa akidah dan syariah, PwK NW-Mesir seharusnya sadar bahwa NW merupakan organisasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang anti wahabisme. Bukan hanya itu, seluruh anggota PwK NW-Mesir ¬(yang menjadi harapan serius NW di pusatnya) pun wajib menyadari bahwa NW adalah oragnisasi anti teokrasi!. Ini poin penting, karena apabila wahabisasi dan teokratisasi dibiarkan marak dan fenomenal di tubuh PwK NW-Mesir atau NW pada umumnya, maka otentitas NW sangat layak diprihatinkan!.

PR utama PwK NW-Mesir -di mata penulis- adalah menangkis wahabisasi dan teokratisasi tersebut. Tiada lain karena sangat berkenaan dengan asas serta prinsip-prinsip dasar NW, baik NW Pancor maupun NW Anjani!. Nah, dalam mengerjakan PR ini, tidak salah apabila kita menyontek (tepatnya mengambil pelajaran) dari ormas-ormas lain yang -secara kasat mata- lebih berjaya dan patut diteladani.
Kita lirik NU dan Muhammadiyah sebagai dua sayap besar umat Islam di Tanah Air. Keduanya senantiasa optimis bahwa Pancasila dan UUD '45 sudah tepat menghakimi warga Indonesia meskipun mayoritasnya beragama Islam. Sebab, Islam yang dikembangkan NU dan Muhammadiyah adalah Islam yang moderat dan toleran, laiknya Islam yang dibawa walisongo ke bumi Nusantara. Moderatisme dan toleransi itulah yang sejak dulu dijunjung tinggi oleh Pancasila dan UUD '45.
Hemat penulis, NW pun demikian. Islamnya NW adalah moderat dan toleran. Tidak seperti Islamnya golongan lain (khususnya wahabi) yang ekstrim dan diskriminatif meski menjanjikan kesejahteraan. Janji palsu itu terbukti melalui pembongkaran faktual buku "Ilusi Negara Islam" karya KH. Abdurrahman Wahid (mantan Presiden RI), Prof. Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif (Penasehat PP Muhammadiyah) dan KH. A. Mustofa Bisri (Rais Syuriah PBNU). Buku tebal itu secara realistis mempertahankan otentitas NU dan Muhammadiyah dalam mewujudkan visi dan misinya membela Pancasila dan UUD '45 sebagai dasar negara Indonesia.
Yang menarik perhatian dalam buku tersebut ialah dilampirkannya surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (1 Desember 2006) untuk membersihkan Muhammadiyah dari PKS karena tidak sehaluan dengan khittah Muhammadiyah yang moderat, toleran dan menyeluruh. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Muhammadiyah sendiri, Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA.
Selain SKPP Muhammadiyah, dilampirkan pula keputusan Majelis Bahtsul Masa'il NU (2007) tentang khilafah dan formalisasi syariah. Keputusan berharga itu mengadopsi banyak kitab terpercaya tentang tidak bolehnya merubah bentuk dan dasar hukum negara dengan bentuk lain apabila menimbulkan kerugian yang lebih fatal atau melalui jalur yang inkonstitusional. Berikut dilampirkan dokumen-dokumen penolakan PBNU (2006-2009) terhadap ideologi dan gerakan ekstremis transnasional yang mengkampanyekan Khilafah Islamiyah.
Sejak dulu, NU menganut keyakinan bahwa syariat Islam dapat diimplementasikan tanpa harus melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syariah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi. Bahkan KH. Sahal Mahfuz selaku Rektor Institut Islam NU menegaskan bahwa NKRI dengan dasar Pancasila sudah merupakan bentuk final bagi bangsa Indonesia!.
Tak ketinggalan Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi meminta warga nahdliyin dan umat Islam pada umumnya untuk waspada atas munculnya wacana Khilafah Islamiyah yang kerap dihembuskan oleh kelompok-kelompok Islam radikal yang sebetulnya hanya merupakan gerakan-gerakan politik dan bukan gerakan keagamaan. Seperti jualah Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Al-Qaeda, Mujahidin, dan lain-lain yang sama sekali tidak relevan dengan kondisi dan kultur Indonesia, bahkan di Arab dan Timur Tengah pun tak kunjung diindahkan!.
Penulis faham serta yakin, NU dan Muhammadiyah tidak mungkin membenci hukum Islam, akan tetapi menjalankan UUD ‘45 -meskipun produk manusia- sungguh lebih aman dan lebih selamat daripada menerapkan hukum Tuhan secara keliru dan sembarangan!. Sangat logis apabila seorang sekuler bersikeras memisahkan otoritas keagamaan (hukum Islam) dari kekuasaan politik, sebab peminat teokrasi itu sendiri belum mengerti sedikitpun tentang esensi hukum Islam; dimana relevansinya masih fleksibel, penerapannya pun sungguh multi tafsir dan kompleks!.
Jika itu kebijakan dan ketegasan NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi Islam Ahlussunnah wal Jamaah terbesar di Indonesia (bahkan di dunia), maka setiap warga NW wajib sadar bahwa TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid pun menjadikan Pancasila sebagai asas NW-nya. Dalam poin ini, NW tidak berbeda dengan NU dan Muhammadiyah. So, jika saat ini dan kedepan, NW ingin tampil beda dan membiarkan dirinya terbius oleh virus-virus politis teokratis bersampul Islam, maka yakinlah, NU dan Muhammadiyah tetap lebih besar dan semakin besar, sedang NW semakin menjauh dari otentitasnya dan segera dikuasai dai-dai berhati setan!. Wal-iyadzu billah.
PR penting, bukan ?!?
Oleh: Abdul Aziz Sukarnawadi, Lc.